Prosedure Berobat Memakai BPJS, Bagi Peserta PBI pada Kabupaten Tasikmalaya

prosedur BPJS

Cikupa.sideka.id- BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan   Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Namun secara kelompok, peserta BPJS kesehatan dibagi menjadi 2 ( dua ) yaitu :

1. Peserta PBI ( Penerima Bantuan Iuran )

Peserta PBI adalah Peserta BPJS Kesehatan yang dikhususkan bagi masyarakat Fakir Miskin dan tidak mampu sebagaimana diatur pada UU SJSN ( Sistem Jaminan Sosial Nasional ).

Iuran bulanan peserta PBI ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah dan berhak menerima fasilitas BPJS Kesehatan kelas III.

2. Peserta Non PBI ( Bukan Penerima Bantuan Iuran )

Peserta Non PBI adalah peserta BPJS kesehatan bagi golongan mampu yang terdiri dari :

  • Pekerja penerima upah ( PPU ) dan anggota keluarganya
  • Pekerja bukan penerima upah ( PBPU ) dan anggota keluarganya
  • Bukan pekerja ( BP ) dan anggota keluarganya

Seperti yang dialami oleh warga desa cikupa kec. karangnunggal, kab. tasikmalaya, belum terdaftar sebagai peserta BPJS maka prosedur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

Pertama, ke Kantor Dinas Sosial untuk membuat rekomendasi dengan membawa persyaratan diantaranya :

  1. Selanjutnya datang ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang beralamat di Jalan Raya Barat Singaparna No. 123 Kab Tasikmalaya apabila terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Foto kopi KTP+Kartu Keluarga.
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa setempat
  3. Surat Rujukan atau Perawatan dari Puskesmas
  4. Membawa Surat Pengantar Permohonan ke UPCPK
  5. dan persyaratan lainnya

Terakhir, Mengajukan ke Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) yang nantinya akan diintegrasikan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah atas beban biaya yang harus dikeluarkan.

Kantor Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) Kab. Tasikmalaya.

Namun keberadaan UPCPK dirasa kurang optimal, Masyarakat yang berada di pelosok cenderung sulit mengakses UPCPK. Menurut informasi “UPCPK ini nantinya akan diganti dengan pelayanan kesehatan kelas 3. Masyarakat tidak perlu lagi mengurus persyaratan yang panjang dan berbelit,”.

Kita berharap, masyarakat miskin bisa langsung mendapat penanganan di pelayanan kesehatan. Alhasil program pelayanan kesehatan bisa lebih cepat dan bisa dirasakan keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat kategori miskin di Kabupaten Tasikmalaya. (sumber : sindangraja.sideka.id)

About Pemdes Cikupa 279 Articles
Hayu Ngamajukeun Desa

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan