KOMINFO Gelar Seminar Nasional dan Workshop Pembentukan Pandu Digital Desa

Seminar Nasional dan Workshop Pembentukan Pandu Digital Desa, Senin(2/9) foto, iman/pandu-desa

Tasikmalaya, cikupa.sideka – Seminar Nasional dan Workshop Pembentukan Pandu Digital Desa digelar di Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, Senin (2/9).

Turut Hadir Kegiatan ini dari Kementerian Komunikas idan Informatika (Kominfo), Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan(BP2DK), BUMADES Panca Mandala, Kantor Staf  Presiden (KSP), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Relawan TIK (RTIK),Kementraian Desa, Pemda Tasikmalaya diwakili oleh Kadis Kominfo, Siber Kreasi Bank Mandiri dan Icon+, perwakilan Masyarakat Papua dan seluruh Pandu Desa di Kabupaten Tasikmalaya

Dalam sambutannya Plt Direktur Pemberdayaan Informatika KOMINFO, Bapak Slamet Santoso mengatakan , bahwa saat ini Pemerintah sedang mengupayakan untuk memberikan kemudahan kepada Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat secara transparan dengan menggunakan sistem digital atau Desa Digital supaya semua realisasi anggaran dana desa atau yang lainya terbuka dan terlihat oleh masyarakat.

“Pemerintah hari ini aktif melakukan literasi digital kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan internet dengan bijak, baik dan benar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Bapak Irman Meilandi selaku Direktur BP2DK mengungkapkan, dengan mempergunakan sistem digitalisasi, maka publikasi hasil kegiatan itu secara langsung bisa menjadi sebuah laporan pertanggung jawaban kegiatan, juga sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat, seperti dilansir dari mediajabar.com beberapa waktu yang lalu.

Desa digital itu sendiri sebagai upaya dari pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat secara transparan atas semua realisasi anggaran yang masuk ke desa.

“Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat bisa mengambil semua data atau layanan yang dibuat oleh Pemerintah Desa melalui Program Desa Digital itu sebagai laporan,” tambahnya di Subang, Selasa (6/8/2019).

Lebih Lanjut masih menurutnya, Program Desa Digital ini adalah untuk menyikapi suatu perubahan yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

 “Dengan teknologi informasi di era saat ini  mau tidak mau harus siap, yang menerapkannya lebih dulu, tentunya akan mengalami suatu perubahan yang sangat pesat, terutama dalam hal pembangunan,” katanya.

Lalu, untuk pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah Pusat, akan tetapi ada beberapa Kabupaten di Indonesia ini, yang sudah menerapkan program Indonesia membangun, atau pergerakan dari bawah, sangat memungkinkan Desa-Desa juga bisa menyelenggarakan pengadaan infrastruktur telekominikasi dan informasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk membangun desanya.

“Gerakan Indonesia membangun atau pergerakan desa membangun ini, sebanarnya bisa menyelenggarakan pengadaan infrastruktur komunikasi dan informasi, dilakukan oleh BUMDes desa yang bersangkutan, bukan lagi oleh pemerintah, kalau di Jawa Barat contohnya Desa Mandala Mekar Tasikmalaya,” pungkasnya. (iman/pandu-desa)

About Pemdes Cikupa 279 Articles
Hayu Ngamajukeun Desa

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan