Pemdes Cikupa, Gelar Rapat Evaluasi Penerimaan PBB

Kades Cikupa, Bapak Yudha Heryadhi Memberikan Pemahaman Pentingnya PBB, Dalam Sambutannya, foto ; dok desa cikupa

Tasikmalaya, cikupa.sideka.id – Pemerintah Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan rapat evaluasi realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Aula Desa, Sabtu (26/10/2019).

Rapat melibatkan seluruh RT, RW, BPD dan Kepala Dusun terkait penerimaan PBB, rapat dipimpin langsung Kepala Desa Cikupa, Bapak Yudha Heryadhi.

Kepala Desa Cikupa mengatakan, maksud digelarnya rapat untuk mengadakan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB. Selain itu juga sekaligus pembinaan dari kecamatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekmat Karangnunggal, Bapak Dedi M.

“Mengingat sampai bulan Oktober 2019, realiasi PBB SPPT Wajib Pajak diserahkan ke desa hanya mencapai 70 persen atau Rp 57 juta dari target 77 juta. Walaupun sekarang sudah lunas tentunya perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam rangka memacu peningkatan tahun berikutnya,” tuturnya.

Kades menjelaskan penyebab rendahnya penerimaan PBB tahun 2019, karena sebagian besar objek pajak banyak yang tidak merealisasikan kewajiban SPPT-nya, dan banyak yang tidak diakui pemilik sehingga kembali lagi ke desa.

Menanggapi hal tersebut Ketua BPD Desa Cikupa, mengatakan dalam sambutannya, secara keseluruhan kewajiban PBB menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karenanya setiap permasalahan yang ada pasti bisa menyelesaikan demi kemajuan semua.

“mari kita berempug menyelesaikan setiap permasalahan,” harapnya

Sementara terkait penerimaan PBB, Sekmat Karangnunggal berharap, kepada masing-masing RT, Kadus dan Kolektor PBB, untuk bisa memacu pencapaian penerimaannya, dengan cara tertib administrasi.

“DHKP di croschek yang ada di RT, Kadus dan Kolektor Desa,” ungkapnya.

Selain itu, Dedi mengharapkan agar desa segera melaporkan terkait PBB ke Kecamatan, agar bisa mengevaluasi dan memonitoring, karena PBB juga menjadi tugas kita bersama.

“tiap desa diharapkan bisa melaporkan hasil PBB ke Kecamatan. Kemudian SPPT PBB yang kembali harus diverifikasi ke lapangan” pungkasnya. (iman/PanduDesa)

Tonton juga :

About Pemdes Cikupa 279 Articles
Hayu Ngamajukeun Desa

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan