Unjuk Rasa, Ribuan Aparat Desa se-Kabupaten Tasikmalaya Desak Penegak Hukum Bebaskan Kepala Desa Cipakat

Unjuk Rasa, Ribuan Aparat Desa se-Kabupaten Tasikmalaya Desak Penegak Hukum, Bebaskan Kepala Desa Cipakat, foto ; iman/pandudesa

Tasikmalaya, cikupa.sideka.id – Desak Kepala Desa Cipakat dibebaskan dari jeratan hukum, Ribuan Aparat Desa se-Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, unjuk rasa di Kantor DPRD, Singaparna Rabu, 06/11/2019).

Selanjutnya, massa beraudiensi dengan Inspektorat, Kejaksaaan Negeri, Polres Tasikmalaya dan sejumlah perwakilan DPRD di ruang paripurna.

“kami hanya ingin Kepala desa cipakat bebas dari tuntutan hukum,” ucap M. Khaeruman selaku Dewan Penasehat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, tak semua kesalahan aparat desa harus berujung jerat hukum. Masih ada persoalan yang bisa diselesaikan, dievaluasi bersama-sama tanpa masuk ranah pidana.

Seperti halnya yang menimpa Kepala Desa Cipakat di Kecamatan Singaparna berinisial AG yang terjerat perkara hukum lantaran mengalihkan dana desa guna membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan 2017.

Lebih Lanjut, masih menurutnya kasus AG semestinya tak harus langsung dibawa ke ranah hukum.‎

“klarifikasi dahulu, bila diperlukan gelar perkara,” ujarnya.

Penegakkan hukum begitu keras terhadap aparat desa atau tajam ke bawah, padahal para penegak hukumnya yang disinyalir memeras tak dipersoalkan. Sedangkan untuk aparat desa, langsung ditanggapi Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Hali inilah yang menjadikan, para kepala desa terancam terjerat persoalan hukum. “Jadi kita tunggu waktu saja, semua  kepala desa dipenjarakan,” tandasnya.

M Khaeruman menegaskan, jika mediasi menemui jalan buntu, ribuan aparat desa akan menggelar lagi hal serupa hingga menunggu keputusan dari penegak hukum membebaskan kepala desa cipakat. Selain itu, semua kepala desa akan mengembalikan mobil dinas desa dan pelayanan di desa akan tutup.

“kalau mediasi ini buntu sampai kepala desa dikeluarkan. Kami akan menggelar lagi hal serupa. Selain itu mobil dinas desa akan kami dikembalikan dan pelayanan di desa akan tutup,” jelasnya.

Sementara itu, ditanya soal adanya praktik pemerasan oleh oknum serta pemotongan bantuan ke desa-desa baik oleh penegak hukum maupun dewan seperti dana kawalan 10 ataupun sampai 30 persen, Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra, meminta para kepala desa melaporkan ke institusinya.

“Jangankan 10 ataupun 30 persen, satu persen pun itu tidak boleh. Satu kali 24 jam kami siap memproses laporan,” ujar Dony.

Hal senada disampaikan, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Alfian. “kita akan menindak tegas,” katanya terkait tudingan adanya oknum institusinya yang memeras aparat desa. Ia menyatakan, para kepala desa tak perlu takut melaporkan oknum di institusinya. (Iman/PanduDesa)

About Pemdes Cikupa 279 Articles
Hayu Ngamajukeun Desa

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan