Pelayanan Publik di Masa dan Pasca Banjir, SIMAK Penjelasannya Menurut Ombudsman!

Bencana Banjir yang terjadi di sepuluh kabupaten/kota di Kalsel secara serentak baru baru ini, terasa begitu berdampak pada pelayanan publik di Banua. Tak hanya layanan dasar,  layanan vital seperti ketersediaan listrik, air, infrastruktur, kesehatan, dan yang utama ketersediaan bahan pokok menjadi “ancaman” yang serius dan harus segera diatasi.

Dari data yang dirilis oleh Korem 101 Antasari, banjir telah menyebabkan sekitar 483.324 warga  atau 139.537 KK yang terdampak ditambah rusaknya 22 jembatan, 107 tempat ibadah, termasuk 75 sekolah, dan  20 korban yang meninggal dunia.

Selama banjir terjadi, banyak warga yang panik dengan kondisi ini. Sebab, kondisi ini adalah banjir terbesar yang dihadapi oleh Kalimantan Selatan dengan banyak menimbulkan kerugian yang luas. Selain rusak dan hilangnya tempat tinggal warga yang menjadi korban di sejumlah titik bahkan sampai artikel ini ditulis (Jumat 29 Januari 2021) status Kalsel masih tanggap darurat.

Bagi Ombudsman Kalsel, bencana banjir merupakan kritik mendalam atas situasi dan kondisi pelayanan publik di Bumi Lambung Mangkurat ini. Dimulai dari banyaknya persoalan hulu sampai dengan masalah yang menumpuk di hilirnya

Dari dugaan penyebab curah hujan yang sangat tinggi, isu kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan hutan untuk tambang dan perkebunan sawit, ketidakpedulian lingkungan, pengelolaan sampah yang bermasalah, kurang tertatanya kawasan pemukiman dan perumahan, hilangnya resapan air, berubahnya budaya publik lokal yang tidak lagi “menghormati” sungai sebagai ciri khas dan kearifan lokal Kalsel, kebijakan yang tidak berbasis lingkungan, sampai pada penyajian data oleh LAPAN bahwa terjadi penurunan luas hutan primer sebanyak 13 ribu hektar, hutan sekunder sebanyak 116 ribu hektar, menyempitnya areal sawah sebesar 146 ribu hektar, dan semak belukar yang mulai menghilang sebesar 47 ribu hektar.

Belum lagi pada faktor dugaan lalainya pemerintah daerah dalam menyiapkan mitigasi bencana banjir. Selaras dengan puluhan warga yang menyampaikan keluhannya ke Ombudsman Kalsel tentang lemahnya mitigasi bencana yang dipunyai pemerintah berdampak atas lambannya proses evakuasi bagi para korban, “kikuknya” para petugas di lapangan, ketiadaaan SOP penanganan bencana. Ditambah lagi ketidakjelasan distribusi bantuan dan lokasi titik pengungsian. Akhirnya lambat dalam tindak lanjut laporan warga. Publik menilai pemerintah menjadi “gagap” dan seolah lumpuh atas bencana yang terjadi.

Memang sebagian pihak, ada yang menyebutnya force majeure atau keadaan yang memaksa, tidak biasa dan sifatnya mendadak. Namun, publik berpendapat lain bahwa hal ini disebabkan ketiadaan pencegahan bencana (deteksi dini) yang mapan, akhirnya bencana ini membuat dampaknya lebih luas dan masif.

Pelayanan Publik Pasca Banjir

Memang, ada kesan terlalu cepat apabila kita segera membahas pelayanan publik pasca banjir. Tapi bila kita objektif dan paham dengan kebutuhan “mendesak” dari publik saat ini, maka kebutuhan pemenuhan pelayanan publik menjadi satu komitmen yang tak terbantahkan.

Intuisi penyelenggara pelayanan publik mestinya menjadikan desakan publik ini adalah “cambuk” untuk bangkit dengan segala upaya melakukan pembenahan dan sinergi yang lebih kuat. Saling bekerja sama dan berjuang untuk memulihkan roda aktivitas kehidupan masyarakat pasca banjir adalah pilihan yang mestinya diutamakan di hari ini dan ke depan. Sehingga kita bisa segera menginventarisir kebutuhan apa saja yang kita perlukan, dan rencana perubahan serta aksi apa yang harus kita lakukan.

Setidaknya beberapa strategi pemulihan bisa segera dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Mulai dari memastikan sambungan jalan dan jembatan yang terputus, perbaikan penerangan (listrik), memastikan kelancaran distribusi air, pendataan tersistem akan warga yang terdampak, pemberian bantuan yang tepat sasaran, pemantauan warga di pengungsian, penjaminan pasokan kebutuhan bahan pokok, penyediaan kesehatan yang bagi warga terdampak, sampai pada perbaikan titik titik vital serapan air agar banjir cepat surut di sejumlah titik termasuk pengelolaan sampah yang menjadi salah satu tantangan

Selain itu penting dalam kondisi ini melakukan diskresi yang diperlukan, baik dengan pemetaan proses penanggulangan yang matang, merumuskan efektifitas anggaran, dan berfokus pada program kreatif dan inovatif guna mempercepat pemulihan multi sisi pelayanan publik di daerah, agar kondisi pasca banjir dapat teratasi dengan baik .

Kita berharap warga banua kalimantan selatan segera bangkit, pulih dan kembali pada aktivitas sebagaimana biasanya dan jauh lebih penting dari itu semua menjadikan bencana banjir sebagai pelajaran yang amat sangat berharga dan segera merumuskan tindakan yang efektif untuk menuju Kalsel yang lebih baik.

sumber : https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–pelayanan-publik-di-masa-dan-pasca-banjir

About Pemdes Cikupa 279 Articles
Hayu Ngamajukeun Desa

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan